BLOG RAHARJA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desakan-desakan agar Marzuki Alie turun dari jabatannya sebagai Ketua DPR terus bermunculan. Kali ini datang dari para legislator muda di DPR. Mereka tidak rela apabila masih ada Marzuki Alie duduk di kursi orang nomor satu di parlemen Senayan.
Partai Demokrat pun didesak segera mencopot Marzuki sebagai wakil mereka di pimpinan DPR, dan fraksi-fraksi lain didesak segera membentuk forum khusus mengevaluasi kinerja kepemimpinan Marzuki yang kerap mengeluarkan pernyataan tidak memihak rakyat.

Menurut Malik Haramain, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), setidaknya ada dua hal yang mendesak dievaluasi terkait kepemimpinan Marzuki Alie di DPR. Yaitu efektivitas kepemimpinan yang menyangkut produktivitas rendah serta buruknya upaya perbaikan citra DPR di hadapan masyarakat, serta evaluasi pernyataan-pernyataan Marzuki yang kerap mengundang kontroversi.
“Hampir mayoritas pernyataannya memiliki substansi, yang menurut kita sering kontradiktif dengan upaya perbaikan atau reformasi. Oleh karenanya, seluruh fraksi saya kira seharusnya melakukan evaluasi itu,” ujar Malik saat dihubungi wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/8/2011).
Menurut Malik hasil evaluasi tersebut nantinya harus disampaikan ke seluruh pimpinan DPR. “Harus ada rekomendasi, apakah Marzuki Alie masih perlu dipertahankan, atau kita minta partainya meninjau ulang posisi Marzuki Alie sebagai ketua DPR,” jelas Malik.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendy Simbolon juga mendesak Partai Demokrat, khususnya Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera mencopot Marzuki dari jabatannya. “Dari dulu seharusnya dia dicopot. Salah yang memilih juga sih, masa tak ada jam terbang tiba-tiba jadi ketua DPR? Ini sama saja berspekulasi yang memilihnya,” tegas Effendi.
Effendi mengatakan pengajuan nama Marzuki Alie sebagai calon ketua DPR dari Partai Demokrat, adalah blunder, sudah bermasalah, dan tanpa pertimbangan kualitas yang jelas sejak awal. Partai Demokrat seharusnya menunjuk seorang pimpinan DPR yang minimal memiliki pengalaman sebagai anggota untuk satu atau dua periode masa jabatan. Sementara Marzuki sama sekali tak memiliki pengalaman sebagai anggota DPR.
Partai Demokrat seharusnya sadar sejak awal bahwa jabatan Ketua DPR adalah jabatan penyelenggara negara dengan ukuran kualitas yang jelas, bukanlah urusan perusahaan keluarga yang bisa sesuka hatinya diputuskan.
“Kalau statemen dia kontroversial, ya wajar karena jam terbangnya tidak ada. Seharusnya ada ukuran yang jelas dan meyakinkan. Karena tak ada, akhirnya Marzuki berlagak seperti orang ngomong di pasar saja. Yang malu jadinya seluruh anggota DPR dan lembaga,” ungkapnya.
Politisi muda lainnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno mengatakan fraksi-fraksi di DPR harus berani melakukan upaya korektif terhadap Marzuki Alie sebagai Juru bicara DPR.
Evaluasi menjadi penting karena apapun yang disampaikan Marzuki melekat dengan peran dia sebagai juru bicara ratusan anggota DPR lainnya, kata Teguh.
“Jangan lagi ada segan dan ewuh pakewuh antarfraksi. Ini menyangkut kewibawaan lembaga negara yang terhormat. Apalagi pernyataan yang kontraproduktif ini sudah terjadi berulang kali,” tegasnya.
Langkah protes atas pernyataan Marzuki sebelumnya juga dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dengan menyatakan pernyataan Marzuki lebih mewakili kepentingan koruptor dibandingkan rakyat.
Mereka mendesak Partai Demokrat agar segera mengganti Marzuki sebagai Ketua DPR. Koalisi beranggotakan sejumlah LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Imparsial, dan ELSAM.
Anggota DPR Syarifuddin Sudding sebelumnya juga mengingatkan pernyataan Marzuki Alie bisa jadi awal dari serangan terhadap eksistensi KPK Jilid II setelah serangan Jilid I dalam kriminalisasi Bibit-Chandra.
(tribunews)